12 Tahun Kedepan Lembaga KPK di Bubarkan?

Kabari teman andaEmailGoogle+0Facebook0Twitter0LinkedIn0Pinterest0
icw

ICW

Jakarta-GD|Ruang gerak KPK benar-benar akan dipersempit jika nantinya RUU yang diajukan DPR disahkan. Lembaga antikorupsi itu akan jadi lembaga pajangan, kemudian dibubarkan.

Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti berpendapat, lima pasal dalam draf revisi UU KPK yang saat ini beredar akan menciptakan KPK sebagai lembaga pajangan yang tidak memiliki kewenangan.

“Ada 5 pasal yang menurut saya membonsai kewenangan KPK, jadi kalau kita baca 5 pasal yang akan direvisi dengan pasal tawarannya, ini sebetulnya ingin menjadikan KPK sebagai lembaga pajangan yang tidak memiliki kewenangan,” kata Ray Rangkuti saat ditemui usai acara diskusi di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (7/10/2015).

Menurut Ray, tindakan membonsai kewenangan baik fungsi dan tugas KPK akan menciptakan lembaga tersebut seolah-olah melakukan pemberantasan korupsi tapi tidak memiliki kewenangan yang cukup. Apa lagi dengan usia lembaga yang dibatasi hanya sampai 12 tahun setelah revisi undang-undang disahkan.

Sependapat dengan tanggapan dari Ray Rangkuti, Direktur Monitoring, Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Ronald Rofiandi menyatakan fungsi dan pengawasan yang dilakukan DPR tampak seakan tebang pilih. Bahkan tidak ada upaya penguatan di dua lembaga hukum lainnya dalam pemberantasan korupsi.

“DPR ketat dalam melakukan pengawasan kepada KPK namun abai dalam pengawasan kepada kepolisian maupun kejaksaan, bahkan pada saat bersamaan saat membonsai kewenangan KPK malah tidak ada upaya yang kuat untuk mempertegas tugas dan fungsi kejaksaan maupun kepolisian dalam upaya pemberantasan korupsi,” papar Ronald.

Hal serupa juga disampaikan oleh peneliti ICW Donal Fariz, yang menyatakan sejak awal adanya upaya untuk merevisi UU KPK. “Sulit dibantah bila ada yang menyatakan KPK saat ini merupakan lembaga yang mengganggu konsolidasi elit para mafia hukum, serta mengganggu konsolidasi mereka yang mencuri APBN-APBD, mafia tambang dan lingkungan, bahkan hari ini mereka kompak dengan membatasi masa berlaku KPK hanya 12 tahun,” ujar Donald.

 

sumber;detik.com