Abraham Tolak Jadi Menteri, agar bisa Tangkap Presiden

Kabari teman andaEmailGoogle+0Facebook0Twitter0LinkedIn0Pinterest0

abraham-samadJakarta-GD| Nama Abraham Samad sudah tak asing lagi di dunia pemberantasan korupsi. Pria kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan, 27 November 1966, ini sejak sudah konsen di dunia anti- korupsi sejak membentuk sebuah LSM yang bernama Anti Corruption Committee.

Di LSM itu Abraham Samad duduk sebagai koordinator. LSM ini bergerak dalam kegiatan pemberantasan korupsi, seperti melakukan kegiatan pembongkaran kasus-kasus korupsi, khususnya di Sulawesi Selatan.

Tak puas di LSM, Abraham Samad lantas mencoba peruntungannya dengan mengikuti tes seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) pada 2011 silam. Alhasil, Abraham pun terpilih bahkan menjabat sebagai ketua KPK .

Di bawah kepemimpinannya, sejumlah kasus korupsi yang diduga melibatkan para petinggi negara ditangani. Dari anggota DPR, ketua umum partai politik, hingga menteri ditetapkan sebagai tersangka.

Belakangan, nama Abraham Samad santer diberitakan bakal masuk dalam kabinet di pemerintahan mendatang. Dari posisi Jaksa Agung, Menkum HAM hingga posisi Mendagri dikabarkan akan diduduki oleh Abraham.

Namun, Abraham Samad telah berkali-kali menyatakan tak mau menjadi menteri. Abraham mengaku lebih memilih bertahan menjadi ketua KPK . Alasannya, dia dapat menyikat siapa pun yang melakukan korupsi.

Tak tanggung-tanggung, Abraham bahkan menyatakan akan menyikat presiden jika melakukan korupsi. Pernyataan itu berkali-kali diutarakannya.

“Kalau saya jadi menteri, pertanyaannya : siapa yang menangkap presiden atau wakil presiden jika dia bersalah ?, biarkanlah orang lain. Saya ditugaskan oleh rakyat Indonesia menangkap para pejabat tinggi yang melakukan penyimpangan termasuk menteri presiden dan wakil presiden,” pungkas dia.
**Dan/Mer.

Tags: