Atut Divonis 4 Tahun Penjara, KPK Ajukan Banding

Kabari teman andaEmailGoogle+0Facebook0Twitter0LinkedIn0Pinterest0

kpk ajukan banding

Jakarta-GD| Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada KPK menjatuhkan hukuman kepada Atut 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 5 bulan kurungan, karena terbukti menyuap Akil Mochtar Rp1 miliar terkait penanganan sengketa Pilkada Lebak, Banten.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merasa tidak puas dengan putusan hakim terkait vonis Gubernur Banten Ratut Atut Chosiyah.

“Saya kira akan banding dan pantas untuk dibanding karena kasus ini telah menodai demokrasi dan MK serta melukai rakyat setempat,” kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas saat dihubungi, Senin (1/9/2014).

Diketahui, vonis terhadap Atut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penutut Umum (JPU) yakni 10 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsidair 5 bulan penjara.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ratu Atut Chosiyah dengan penjara selama empat tahun,” kata Ketua Majelis Hakim Matheus saat membacakan amar putusan Atut, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (1/9).

Hakim Ketua Matheus menyatakan perbuatan Atut terbukti melanggar dakwaan primer. Yakni Pasal 6 Ayat 1 huruf a Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Hakim menyatakan Atut bersama-sama dengan adiknya, Tubagus Chaeri Wardana Chasan alias Wawan, terbukti memberi uang Rp 1 miliar kepada hakim. Yaitu Akil Mochtar selaku hakim konstitusi di MK, melalui advokat Susi Tur Andayani. Hal itu dimaksudkan supaya Akil mengabulkan permohonan gugatan pasangan Amir Hamzah-Kasmin bin Saelan terhadap kemenangan Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi.

Dalam perkara ini, beberapa terdakwa lain juga sudah divonis. Wawan dan Susi diganjar pidana penjara selama masing-masing lima tahun. Sementara Akil dipidana seumur hidup.
**si/gd.

Tags: