Basuki Akan Copot Kadis Bermasalah Setelah Pilpres

Kabari teman andaEmailGoogle+0Facebook0Twitter0LinkedIn0Pinterest0

Plt Gubernur DKI..

Jakarta-GD| Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama berencana untuk mencopot pejabat eselon II usai Pilpres 2014 ini.

Alasan Basuki menunggu Pilpres 2014 berakhir untuk dapat mencopot pejabat eselon II bermasalah adalah karena untuk melihat kepastian apakah Gubernur Non Aktif, Joko Widodo (Jokowi) akan kembali ke DKI atau tidak. Sebagai Plt Gubernur, dirinya tidak bisa berbuat banyak untuk bisa mencopot atau memutasi jabatan seseorang. Jika ia ingin melakukan itu, maka harus mengirim surat terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Begitu Pilpres, kalau Pak Jokowi kalah aku akan diam saja, dia balik lagi. Kalau dia menang, kan tidak akan balik lagi. Tapi kalau tidak, kita akan buat surat ke Mendagri. Saya tidak mau tunggu sampai KPU memutuskan,” katanya.

Keinginan Basuki untuk mengganti para pejabat eselon II ini memang bukan main-main. Namun apabila dari mereka ingin berdiskusi terlebih dahulu dengan yang melantik mereka, dalam hal ini adalah Jokowi, Basuki pun mempersilakannya. Ia pun tidak akan memungkiri kemungkinan adanya gugat-menggugat yang akan dilakukan karena ketidaksetujuannya.

Selain Kepala Dinas PU dan Kepala BPKD, Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda, Yonathan Pasodung merupakan pejabat eselon II yang mungkin akan diganti. Namun khusus untuk Yonathan, Basuki masih melihat persoalan yang tengah dicoba diselesaikan oleh Dinas Perumahan.

“Mungkin yang perumahan masih bisa diselamatkan. Kalau dia bisa debet bank, itu masih oke. Saya, kan mewajibkan semua penghuni rusun harus dapat surat perjanjian, alamat di situ dan debet bank,” katanya.

Basuki juga mengungkapkan, sebetulnya DKI tidak perlu terlalu banyak pegawai. Apalagi terdapat 72.000 pegawai resmi, ditambah honorer sebanyak 20.000 orang. Menurutnya hal tersebut tidak masuk akal, apalagi melihat kinerja dan pembangunan di DKI yang tidak optimal seperti saat ini.

Basuki mencontohkan, di perumahan-perumahan besar di DKI, seperti di Kelapa Gading dan Pantai Indah Kapuk (PIK) tidak ada petugas PU yang jumlahnya mencapai 100 orang. Bahkan 10 orang pun tidak sampai dan tidak diketahui pekerjaan apa yang mereka lakukan.

“Minimal 20 bulan ini biarkan saja kalau mereka mau bermain-main begitu. Pusing mereka. Duitnya dilimpahkan ke Bank DKI saja. Aku mau isi saham Bank Lampung dan NTT. SiLPA-kan saja semua, daripada dipakai tidak karuan,” pungkasnya.
**Fab/SP.

Tags: