Bupati Tobasa Kembali Mangkir di Persidangan Tipikor

Kabari teman andaEmailGoogle+0Facebook0Twitter0LinkedIn0Pinterest0

demo-bupati-tobasa

Medan-GD| Bupati Toba Samosir (Tobasa), Sumatera Utara, Pandapotan Kasmin Simanjuntak tidak memenuhi panggilan sebagai saksi dalam persidangan perkara dugaan korupsi pembebasan lahan PLTA Asahan III, Rabu (4/5). Jaksa mengancam akan menjemput paksa pejabat yang juga telah jadi tersangka dalam perkara yang merugikan negara Rp 4,4 miliar itu.

Kasmin coba dihadirkan untuk mendapatkan kesaksiannya terhadap terdakwa Rudolf Manurung, ketua panitia pembebasan lahan yang juga Asisten I Setdakab Tobasa. Namun, dia tidak kunjung datang.

Ketidakhadiran Kasmin ini bukan yang pertama. “Pada hari Rabu (29/5), Kasmin juga tidak hadir dengan alasan sedang rapat kerja,” kata JPU Nickson.

Jaksa menyatakan akan melakukan upaya paksa jika Kasmin kembali tidak hadir pada sidang Rabu (11/6) pekan depan. “Keterangannya diperlukan dalam kasus dugaan korupsi ini, sehingga bila panggilan ketiga tidak juga datang, kami akan menjemput paksa yang bersangkutan,” jelas Nickson saat sidang diskors.

Meski Kasmin tidak datang, persidangan tetap dilanjutkan dengan pemeriksaan sejumlah saksi lain. Di hadapan majelis hakim yang diketuai Nelson Japasar Marbun, mereka memberikan keterangan terkait pembebasan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana (base camp) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan III.

Dalam perkara dugaan korupsi ini, selain Rudolf Manurung, terdapat terdakwa lain yang sudah disidangkan yaitu Saibun Sirait, mantan Plh Sekda Tobasa.

Sementara itu, Kasmin masih berstatus tersangka. Dia dan berkas perkara serta barang buktinya belum dilimpahkan penyidik Polda ke Kejati Sumut.

Dalam perkara dugaan korupsi ini negara dirugikan sekitar Rp 4,4 miliar karena lahan untuk base camp PLTA Asahan III di Dusun Batumamak Desa Meranti Utara, Pintu Pohan Meranti, Tobasa, yang dibebaskan merupakan hutan negara.

Namun, para terdakwa dan tersangka serta pihak berkepentingan lain mengklaim lahan seluas 8 hektare itu merupakan tanah milik masyarakat yang dimiliki secara turun-temurun yang tiba-tiba menjadi hutan Register 44.
**hhw/ym/mer.

Tags: