Diboikot Koalisi Merah Putih, Paripurna DPRD DKI tertunda

Kabari teman andaEmailGoogle+0Facebook0Twitter0LinkedIn0Pinterest0

Paripurna-dprd-dki-tertundaJakarta-GD| Pengesahan Pimpinan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta hingga saat ini tertunda. Penundaan tersebut diduga karena adanya boikot dari para anggota DPRD DKI Jakarta dari Koalisi Merah Putih.

Agenda Pengesahan Rancangan Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Jakarta dan Pengumuman Fraksi-fraksi yang rencananya dimulai pukul 10.00 WIB belum juga dimulai.

Anggota DPRD dari fraksi Hanura, Muhammad Sangaji menegaskan penundaan rapat paripurna penetapan tata tertib dan kelengkapan dewan karena Koalisi Merah Putih (KMP).

“Enggak ada alasan itu untuk boikot,” ujar dia di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (15/9).

Hingga pukul 13.00 WIB anggota DPRD Jakarta yang baru hadir baru hadir 61 orang. Dalam daftar hadir dari seluruh anggota DPRD berjumlah 106 anggota yang menandatangani baru 61 orang.

Ketua sementara DPRD DKI Jhonny Simanjuntak membantah adanya boikot beberapa partai politik atas paripurna penetapan Ketua DPRD DKI, rancangan tata tertib, dan ketua fraksi. Hanya saja, menurut dia, para calon pimpinan DPRD ada yang masih belum sepakat atas agenda paripurna hari ini.

“Kemarin hari Jumat (12/9/2014), kami sudah mengundang ketua fraksi yang diusulkan parpol dan calon pimpinan DPRD. Perwakilan partai hadir semua dan kami menyelaraskan hasil rancangan tata tertib, tetapi ada calon pimpinan DPRD yang tidak hadir,” kata Jhonny, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (15/9/2014).

Sedianya, paripurna penetapan pimpinan DPRD, rancangan tatib, dan ketua fraksi dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB. Namun, anggota dewan yang hadir tidak mengikuti paripurna. Sebanyak 61 anggota dewan hanya membubuhkan tanda tangan di buku absen.

Selain itu, masih ada calon pimpinan DPRD yang ingin mengkomunikasikan keputusan paripurna ini. Rencananya, Jhonny akan bertemu dengan empat calon pimpinan DPRD.

Apabila pertemuan internal itu menemukan titik temu, maka paripurna dapat dimulai kembali pada pukul 16.00 WIB. Intinya, lanjut dia, PDI-Perjuangan, Partai Hanura, Partai Nasdem, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah menyepakati paripurna ini.

Sehingga, empat calon pimpinan DPRD DKI yang meminta paripurna ditunda, yakni Mohamad Taufik (Gerindra), Triwisaksana (PKS), Abraham Lunggana (PPP), dan Ferrial Sofyan (Demokrat).

“Paripurna ini internal hanya pengumuman kepada seluruh parpol, kalau ada rancangan tatib yang telah disepakati, kemudian nama ketua fraksi yang diajukan, pengumuman nama calon Ketua DPRD, sekaligus penetapan pimpinan DPRD,” kata Jhonny.

“Ini bukan boikot. Hanya perlu dibicarakan lagi saja, perlu penyelarasan komunikasi dengan calon pimpinan,” kata Jhonny.
**mer/kps.

Tags: