Diduga Korupsi 19 M, Muhaimin Iskandar Dilaporkan ke KPK

Kabari teman andaEmailGoogle+0Facebook0Twitter0LinkedIn0Pinterest0

muhaimin iskandar

Jakarta-GD| Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Muhaimin Iskandar dituduh terlibat dugaan mark up proyek Pekerjaan Sistem Jaringan Informasi dan Pengawasan Ketenaga Kerja di Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Kemenakertrans.

Koordinator Lembaga Pengawasan Untuk Negara Terhadap Virus Korupsi Syahroni mengatakan, laporan itu berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keungan (BPK) pada tahun 2011.

“Laporan kami berdasarkan hasil temuan BPK 2011, terhadap pekerjaan/proyek sistem ketenagakerjaan ditemukan dugaan manipulatif korupsi Rp19 miliar,” kata Syahroni di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (9/6/2014).

Dia mengatakan, ada dugaan mark up dalam proyek tersebut, sehingga KPK sudah selayaknya melakukan penelusuran. “Adanya mark up proses pekerjaan sistem jaringan informasi dan pengawasan ketenagakerjaan, kekurangan volume bayar, dan tidak sinkron sistem kontrak,” tuturnya.

Syahroni mengungkapkan, yang dilaporkan kepada KPK salah satunya menakertrans Muhaimin Iskandar yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa.

“Yang saya laporkan yang bertanggung jawab di Kemenakertrans, inisial penguasa MI (Muhaimin Iskandar),” tuturnya.

Sahroni menambahkan, atas adanya kerugian negara berdasar audit tersebut, diduga juga Kemenakertrans melakukan negosiasi dengan BPK untuk meminta diskon pembayaran kerugian negara. Yang semula Rp 19 miliar menjadi Rp 14 miliar lebih.

“Pembayaran Rp 14 miliar itu dilakukan juga dengan dicicil sesuai dengan Plan of Action (POA),” ujarnya.

“Karena itu, kami meminta KPK untuk mengusut tuntas dugaan korupsi manipulatif di Kemenakertrans sebelum masa jabatan kabinet berakhir,” tukas Sahroni.

**dam/si.

Tags: