Dihukum Seumur Hidup, Akil tidak Menyesal

Kabari teman andaEmailGoogle+0Facebook0Twitter0LinkedIn0Pinterest0

Akil Mochtar

Jakarta-GD| Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar tidak menyesal meski divonis seumur hidup karena menerima hadiah terkait pengurusan 10 sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) di MK dan tindak pidana pencucian uang.

“Nggak, untuk apa nyesal?” kata Akil seusai sidang pembacaan putusan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (30/6) malam.

Akil dalam perkara ini divonis seumur hidup sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa M Akil Mochtar dengan pidana seumur hidup,” kata Ketua majelis hakim Suwidya.

Namun putusan itu tidak mengabulkan denda sebesar Rp10 miliar miliar dan juga tidak mencabut hak politik Akil.

“Majelis hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan,” tambah Akil.

Ia mencontohkan bahwa bekas supirnya Daryono di dalam sidang mengungkapkan bahwa ada uang Rp2,5 miliar yang dipindahkan sendiri oleh Daryono.

“Sampai ke Tuhan pun saya akan banding. Sampai ke surga pun saya akan banding,” tegas Akil.

Mantan politisi partai Golkar tersebut bersikeras bahwa ia tidak mengambil uang negara.

“(Potong jari) itu untuk koruptor yang nyuri uang negara. Aku bukan nyuri uang negara. Uang nenek moyangmu pun bukan,” jawab Akil saat ditanya mengenai pernyataannya tentang usulan untuk memotong jari bagi orang yang terbukti melakukan korupsi.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, terbukti menerima suap terkait dengan penanganan pemilihan kepala daerah (pilkada) Kota Palembang. Akil dianggap terbukti menerima uang dari Wali Kota Palembang Romi Herton dan istrinya Masyito yang diberikan melalui orang dekat Akil, yakni Muhtar Eppendy.

“Majelis berkesimpulan unsur menerima hadiah atau janji terkait Kota Palembang terpenuhi setidak-tidaknya jumlahnya yang ditransfer ke rekening CV Ratu Samagat,” kata anggota majelis hakim Sofialdi saat membacakan amar putusannya dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (30/6/2014).

Menurut majelis hakim, fakta persidangan menunjukkan adanya uang Rp 3 miliar yang disetorkan ke CV Ratu Samagat. Namun, majelis hakim tidak memperoleh kepastian mengenai total uang yang diterima Akil terkait pilkada Kota Palembang jika melihat fakta-fakta yang muncul dalam persidangan selama ini.

Majelis hakim hanya menyatakan benar bahwa Muhtar menerima uang sekitar Rp 19 miliar dari Romi dan istrinya Maysito. Uang tersebut, menurut majelis hakim, diberikan Romi dan Masyito kepada Muhtar dengan cara menitipkannya di Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat.

Sebelum terjadi penyerahan uang, majelis hakim membenarkan ada komunikasi intensif antara Muhtar dengan Romi dan istrinya, Masyito.

“Bahwa benar terjadi komunikasi intensif antara Muhtar Eppendy dan Romi Herton, serta istrinya Masyito. Bahwa benar Muhtar telah menerima uang seluruhnya Rp 19 miliar yang diberikan oleh Romi Herton melalui penitipan di bank,” kata hakim Sofialdi.

Selain terkait pilkada Kota Palembang, Akil dianggap terbukti menerima suap terkait dengan pilkada Lebak, Gunung Mas, dan Empat Lawang. Namun, dia tidak terbukti menerima uang terkait dengan pilkada Lampung Selatan seperti yang dituntut tim jaksa KPK.

Menurut hakim, uang terkait Lampung Selatan itu bukan tergolong suap kepada hakim melainkan gratifikasi. Untuk diketahui, KPK telah menetapkan Romi dan istrinya, Masyito sebagai tersangka atas dugaan menyuap Akil terkait sengketa pilkada Kota Palembang yang bergulir di MK.

**si/mr.

Tags: