Dokumen DKP Prabowo Bocor, Panglima TNI diminta menjelaskan

Kabari teman andaEmailGoogle+0Facebook0Twitter0LinkedIn0Pinterest0

prabowo-diberhentikanJakarta-GD| Dokumen keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) tanggal 21 Agustus 1998 perihal pemberhentian Prabowo dari TNI beredar luas di media sosial. Dokumen itu ditandatangani oleh petinggi TNI AD, antara lain Ketua DKP KASAD Subagyo Hadi Siswoyo, anggota DKP Letjen Susilo Bambang Yudhoyono dan Letjen Agum Gumelar.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Selasa 10 Juni 2014, tak tahu bagaimana dokumen rahasia hasil sidang DKP terhadap Letjen (Purn) Prabowo Subianto itu bisa bocor ke publik.

Purnomo mengatakan sudah minta penjelasan Panglina TNI Jenderal Moeldoko. “Panglima sekarang lagi di Ternate. Saya komunikasi dengan beliau. Saya sudah minta dokumen (pemberhentian Prabowo) itu,” kata Menhan di Istana Negara, Jakarta.

Dia meminta masyarakat tak langsung menuding kebocoran itu terjadi di Markas Besar TNI AD. “Kami belum tahu. Nanti kami beritahu kalau sudah ada hasilnya,” ujar Purnomo.

Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, memastikan bahwa dokumen yang bersifat rahasia hasil sidang Dewan Kehormatan Perwira terhadap Letnan Jenderal Prabowo Subianto adalah asli. Julian mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga sudah mengetahui soal bocornya surat DKP tersebut.

Dalam dokumen  itu, disebutkan bahwa Prabowo memerintahkan Satgas Mawar untuk menangkap dan menahan aktivis kelompok radikal dan Partai Rakyat Demokratik (PRD).

Dokumen itu juga menyebut Satgas Mawar melakukan penculikan bukan atas inisiatif sendiri, melainkan karena percaya pada Prabowo yang menyatakan perintah itu berasal dari pimpinan dan sudah dilaporkan kepada pimpinan.

Masih menurut dokumen itu, penculikan tersebut ternyata tidak dilaporkan Prabowo ke panglima ABRI. Dia baru melaporkannya pada April 1998 setelah didesak Kepala Badan Intelijen ABRI.

Prabowo dalam dokumen itu disebut tidak melakukan pengendalian atas tindakan Satgas Mawar.

Atas dasar itu dan sederetan kesalahan lain yang juga disebut rinci dalam dokumen tersebut, DKP merekomendasikan agar Prabowo diberhentikan dari dinas keprajuritan.

Juru Bicara Presiden SBY Julian Aldrin Pasha menyatakan, SBY –yang ikut menandatangani dokumen itu, menyayangkan bocornya dokumen pemberhentian Prabowo.

“Peredarannya secara luas di masyarakat tidak pada tempatnya. Ini patut disesalkan dan menjadi perhatian di institusi TNI,” kata Julian.

Saat ini TNI sedang menggelar investigasi internal untuk mencari tahu siapa pembocor dokumen DKP itu. Sementara SBY mengatakan Prabowo diberhentikan dengan hormat dari militer dan memperoleh hak pensiun.

**ant.

Tags: