DPR Mengkritik Kebijakan Paket Ekonomi Jilid II

Kabari teman andaEmailGoogle+0Facebook0Twitter0LinkedIn0Pinterest0
jokowi

Presiden Jokowi

JAKARTA-GD|DPR mengkritik paket kebijakan ekonomi lilid II pemerintahan Jokowi-JK tidak akan memacu pertumbuhan ekonomi. Ketua Komisi IV DPR RI Hafiz Tohir, mengatakan hal ini merujuk pada paket kebijakan jilid pertama tidak efektif merangsang pasar.

“Manuver Presiden Jokowi sebelumnya pada 9 September 2015, mengumumkan sejumlah kebijakan tahap pertama yang dikelompokkan dalam tiga ikhtiar untuk memacu pertumbuhan ekonomi kurang efektif merangsang pasar. Bisa dikatakan dosisnya kurang mujarab,” kata Hafiz dalam keterangan persnya yang diterima Rimanews, Rabu (30/09/2015).

Dia membeberkan sejumlah poin penting pada paket kebijakan ekonomi pertama, di antaranya kebijakan deregulasi, debirokratisasi, penegakan hukum, dan kepastian usaha. Pemerintah juga katanya akan melakukan penyederhanaan izin, memperbaiki prosedur kerja perizinan, memperkuat sinergi antarlembaga, meningkatkan pelayanan, serta menggunakan pelayanan berbasis elektronik untuk mempermudah investor yang ingin menanamkan modalnya.

“Bagi kami pemerintah boleh-boleh saja mengeluarkan paket kebijakan ekonomi kapan saja dan apa saja. Tapi harus dilihat juga efektifitasnya di lapangan bagi pelaku usaha,” ujarnya.

Kendati demikian, dia mempersilakan jika pemerintah kembali mengeluarkan paket ke-II tentang industri, ekspor, dan keuangan.

Namun, Hafiz mengingatkan bahwa saat ini yang dibutuhkan pelaku usaha dan industri nasional tidak hanya paket regulasi dan deregulasi, tapi lebih pada dukungan riil berupaya stimulus menggelontorkan dana pemerintah untuk meningkatkan kredit di sektor ril seperti dilakukan pemerintah Malaysia.

“Jokowi kan bilang duit kita masih banyak, nah cas money yang mengendap di bank-bank pemerintah segera digerakkan, bantu itu pelaku usaha dan UKM di sektor produktif dan sektor ril di masyarakat,” kata dia.

Dia juga mengingatkan hutang pemerintah dan swasta saat ini total sudah mencapai USD 303 . “Ini menunjukan sudah hampir 50 persen dari DSR. Artinya ini sudah mendekati lampu kuning bahkan ini sudah mulai masuk merah. Pemerintah harus hati-hati betul soal ini,” tutupnya.

SUMBER:Rimanews.com