Drama UU Pilkada Cermin Politik DPRD pilih Kepala Daerah

Kabari teman andaEmailGoogle+0Facebook0Twitter0LinkedIn0Pinterest0

Partai-Demokrat-Walk-Out

Jakarta-GD| Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini berpendapat apa yang telah terjadi dalam sidang paripurna mengesahkan UU Pilkada, Kamis (25/9), lalu adalah miniatur politik terhadap apa yang akan dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pilkada.

“Kita terlalu berprasangka baik kepada anggota Dewan. Masyarakat dibodohi seolah-olah mereka berpihak kepada masyarakat, tetapi ternyata yang kita dapati hanyalah drama dengan sejumlah kilahnya,” ujarnya di Warung Daun Cafe di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (27/9).

Apa yang dipertontonkan oleh anggota Dewan saat paripurna, lanjut Titi, adalah ekses-ekses yang bermuatan kepentingan elite oligarkis segelintir orang saja. Dan hal tersebut, menurutnya cukup menguji kesabaran dan akal sehat masyarakat terhadap tingkah polah anggota dewan.

“Apa yang mereka lakukan, seakan semuanya adalah kesalahan rakyat. Seolah-olah masyarakat tidak bisa menentukan pemimpinnya sendiri. Sehingga politik uang, konflik-konflik dan segala dalih mereka selalu mengkambing-hitamkan masyarakat. Biarlah DPRD saja yang menentukan pemimpin benar-benar menghina akal sehat kita. Itu jelas bukan pertimbangan rakyat melainkan elite,” jelas Titi.

Dia mengatakan, dengan disahkannya UU Pilkada lewat DPRD sesungguhnya telah memberangus terhadap relasi politik rakyat kepada pemimpinnya.

“Sesungguhnya tidak ada lagi hak konstitusional rakyat untuk menentukan pemimpinnya,” kata Titi.

**Suara Pembaruan

Tags: