Dua Proyek Besar Di Papua Terancam Dilaporkan Ke Kantor KPK… Kementerian PDT Dituding Terlibat Dan Akan Di Demo…!!!

Kabari teman andaEmailGoogle+0Facebook0Twitter0LinkedIn0Pinterest0

foto dermaga benar_001

Jakarta, GD
Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Rakyat Anti Korupsi (BARA API) dalam waktu dekat berencana melaporkan Bidang Infrastruktur Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal ke KPK terkait Dua buah kegiatan yang dikerjakan tahun 2013, yakni pembangunan Pelabuhan Pendaratan Ikan di Biak Numfor dengan anggaran senilai 28 Milyar dan di Pulau Insumbabi Kabupaten Supiori Provinsi Papua dengan nilai sebesar  9 Milyar.
“Kami juga berniat menggelar aksi unjuk rasa dan mendesak agar Menteri bersama aparat berwenang terkait dapat segera memproses laporan indikasi korupsi yang kami laporkan pada kedua kegiatan tersebut dan menangkap oknum yang terlibat didalamnya.” tegas Ungkap, Ketua Harian BARA API dalam keterangan Pers nya.
Masih menurut Ungkap, mereka menemukan banyak sekali kejanggalan yang terjadi dalam kegiatan itu, seperti didapatinya keterangan tentang perusahaan yang memenangkan kedua kegiatan tersebut diduga adalah Perusahaan yang sama yaitu PT. MP, sedangkan Konsultan Pengawas yang telah dimenangkan juga merupakan Perusahaan milik Kontraktor Pelaksana, sehingga dalam pelaksanaan lapangan, kedua pekerjaan dimaksud kemudian dikerjakan tanpa mengikuti ketentuan aturan spesifikasi sebagaimana mestinya, dimana hal itu ditengarai juga akibat dari adanya permainan sejumlah oknum dari Kementerian PDT Pusat dan Daerah yang menurut informasi telah meminta “jatah khusus” dari pihak pelaksana Proyek.
“Disamping itu, kami juga menemukan keterangan bahwa pada sekitar bulan Desember tahun 2013, Pemerintah telah melakukan pembayaran secara penuh untuk pekerjaan – pekerjaan itu, padahal pembangunannya sendiri belum selesai dikerjakan, khususnya untuk pekerjaan yang dilaksanakan di Pulau Insumbabi. Sedangkan pada bulan Juni tahun 2013, ketika pihak kami mencoba menanyakan kegiatan yang dikerjakan di Pulau Insumbabi kepada Bapak Rumere selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Supiori, beliau sendiri mengatakan tidak tahu persis dimana lokasi pekerjaan yang kami tanyakan, malah kami disarankan untuk mencarinya ke Pulau Mafia.” papar Ungkap menerangkan. “dalam hal ini tentu timbul keheranan manakala ada pekerjaan besar dengan dana milyaran rupiah yang dikerjakan di suatu Kota atau Kabupaten tapi malah tidak diketahui oleh Pejabat Daerah setingkat Sekda setempat.” imbuhnya.
Ditempat terpisah, menurut Afifuddin. SH, Sekretaris Jenderal BARA API, saat ini pihaknya sedang menyusun laporan pengaduan dan aksi unjuk rasa guna memaksa dilaksanakannya proses hukum atas kedua kegiatan di lingkup kerja Kementerian PDT itu.
“Kami akan melakukan aksi demo dengan massa sebanyak mungkin dan siap menumpahkan darah di Kantor Kementerian PDT maupun Komisi Pemberantasan Korupsi guna meminta dilakukannya sesegera mungkin pengusutan kasus – kasus sebagaimana kami maksud.” terang Afifuddin. SH. “Bahkan kami juga akan mendesak Menteri PDT yang saat ini bertugas dan Menteri PDT sebelumnya agar siap untuk mempertanggungjawabkan alokasi dana Negara yang telah disalurkan pada kedua pekerjaan itu.” tambahnya.
Ditempat terpisah, ketika GD meminta tanggapan melalui saluran telepon, tidak ada seorangpun dari pihak Kementerian PDT atau yang berwenang dalam kedua pekerjaan pembangunan pelabuhan di Provinsi Papua yang bersedia menanggapi rencana LSM BARA API tersebut.
“Sebenarnya pihak kami sendiri sudah mencoba untuk menanyakan kasus – kasus itu pada pihak Kementerian terkait dengan cara mengirim surat klarifikasi, namun sampai hari ini kami sama sekali belum menerima jawaban apapun secara lisan atau tertulis, baik dari Kementerian PDT maupun dari pihak pelaksana proyek. Karena itu, kami sepakat bahwa jalan terbaik yang paling tepat untuk kami tempuh selanjutnya adalah dengan melaporkan masalahnya ke KPK dan melakukan aksi unjuk rasa.” tegas Bayhakim, Ketua Umum BARA API. “Kita akan lihat apakah pihak – pihak bermasalah di kedua pekerjaan itu bisa ditindak  sesuai aturan Hukum atau memang benar isyu yang selama ini sering kami dengar tentang kuatnya permainan kotor dan banyaknya backup khusus disana yang membuat mereka menjadi tidak tersentuh.” tutur Bayhakim menutup pembicaraan.
Sampai berita ini diturunkan, GD masih memantau perkembangan permasalahan pembangunan pelabuhan di Provinsi Papua yang akhir – akhir ini diketahui menghangat dan marak dibicarakan kalangan aktivis LSM di Jakarta itu. (RED)