Kementerian Desa Gandeng KPK Awasi Program Dana Rp 1,4 Miliar per Desa

Kabari teman andaEmailGoogle+0Facebook0Twitter0LinkedIn0Pinterest0
2248588marwan-jafar780x390

Marwan Jafar

Jakarta – GD| Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi program dana Rp 1 miliar per desa yang mulai berjalan pada 2015 nanti. Di karenakan besarnya jumlah dana yang dikucurkan kepada seluruh desa di Indonesia.

Dari anggaran transfer daerah sebesar Rp 700 triliun, sebanyak 10 persen atau Rp 70 triliun akan dikucurkan kepada sekitar 72.000 desa di Indonesia. “Kami akan kerja sama dengan KPK untuk mengawasi program kurang lebih Rp 1,4 miliar itu yang akan kami lakukan secara bertahap,” kata Marwan usai melaporkan harta kekayaan di Kantor KPK, Kamis (27/11).

Marwan mengatakan, saat ini tim dari kementerian yang dipimpinnya dengan tim dari KPK sedang mengkaji dan berkoordinasi untuk membahas teknis dan mekanisme bentuk pengawasan pengucuran dana kepada desa tersebut. Namun, pihaknya akan menyiapkan fasilitator untuk mendampingi dan mengajari perangkat desa dalam memanfaatkan dan membuat laporan penggunaan dana tersebut secara transparan dan akuntable.

“Kami akan siapkan fasilitator untuk pendampingan memberitahu, mengajari membuat laporan yang bener transparan dan akuntable,” ujarnya.

Hal itu, kata Marwan, lantaran pada 2015 nanti pihaknya sudah mulai mengucurkan dana kepada setiap desa dengan total anggaran sekitar Rp 9,2 triliun. Dana itu akan dibagikan kepada seluruh desa secara bertahap. “Kira-kira rata ke semua (desa) dulu,” ujarnya.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Johan Budi SP menyatakan, KPK menyanggupi untuk turut mengawasi pelaksanaan program tersebut. Apalagi, kata Johan, dalam kajian KPK, Undang-Undang Desa merupakan kewenangan Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri). “Karena di Kemdagri juga ada yang berkaitan dengan desa, termasuk mengenai uang Rp 1,4 miliar yang akan dibagikan ke desa. Itu kan perlu asistensi, pengawasan pada desa yang sebelumnya belum pernah memperoleh dana secara langsung,” kata Johan.

 

 

Sumber:Suara Pembaruan