Ketua MPR : Tak Ada Penjegalan Pelantikan Jokowi

Kabari teman andaEmailGoogle+0Facebook0Twitter0LinkedIn0Pinterest0
Ketua MPR, Zulkifli Hasan

Ketua MPR, Zulkifli Hasan

Jakarta-GD| Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Zulkifli Hasan, berharap masyarakat dan investor tidak was-was dengan munculnya isu akan adanya penggagalan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla. Dia menjamin acara pelantikan 20 Oktober mendatang berjalan dengan lancar.

“Yakinlah pelantikan akan berjalan dengan baik. Itu kewajiban kita semua untuk menyukseskan pelantikan tanggal 20 Oktober,” ujar Zulkifli di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 9 Oktober 2014.

Menurut politisi Partai Amanat Nasional itu, proses pelantikan Jokowi-JK akan disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia dan juga dunia. Oleh sebab itu, dia meminta agar semua pihak mengamankan prosesi ini dari oknum-oknum yang berniat untuk menggagalkan pelantikan.

“Ini adalah bagian dari tonggak sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia yang harus kita sukseskan bersama-sama,” jelas dia.

Dalam waktu dekat, Zulkifli berencana menggelar pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden terpilih Joko Widodo. Pertemuan itu,  kata dia, untuk memastikan kelancaran perhelatan lima tahunan itu.

“Jadi nggak ada agenda menggagalkan pelantikan,” tegas dia.

MPR RI, lanjut Zulkilfli, juga tidak berencana mengamandemen Undang-undang Dasar terkait pemilihan presiden dan wakil presiden agar dipilih oleh MPR.

“Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat sudah berkali-kali sukses, berhasil, bagus, dan terbukti diakui dunia. Tidak mungkin lagi kita balik mundur ke belakang bahwa presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR,” ujarnya.

Terkait dominasi Koalisi Merah Putih di parlemen, Zulkifli berpendapat kedua koalisi ini bisa berkompetisi untuk mensejahterakan rakyat dan membuat program-program yang terbaik untuk rakyat.

“Dalam demokrasi (adanya dua kubu) itu nggak apa-apa. Tapi kalau MPR itu bukan partisan. MPR adalah politik kebangsaan, tidak ada kelompok A atau kelompok B. Kita based national interest,” kata dia.

**ren/vn

Tags: