KMP dan KIH Sepakat Mengakhiri Perseteruan

Kabari teman andaEmailGoogle+0Facebook0Twitter0LinkedIn0Pinterest0

KIH-KMP

Jakarta-GD| Konflik yang terjadi di DPR akan segera berakhir. Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) telah sepakat untuk mengakhiri perseteruan dengan beberapa kesepakatan yang dicapai.

Politikus senior PDI Perjuangan Pramono Anung mengatakan, kedua pihak memahami bahwa pokok atau pangkal persoalan yang terjadi adalah terkait keterwakilan pimpinan di alat kelengkapan dewan (AKD). Maka, baik KIH atau KMP, dua-duanya akan mendapat jatah untuk menjadi pimpinan di setiap AKD yang ada.

Pramono mengatakan, kesepakatan yang tercipta pada pekan kemarin melalui proses lobi yang cukup panjang. Akhirnya, suara-suara keras di lapangan perlahan-lahan dapat diredam dengan saling pengertian dan saling menghargai yang ditunjukkan dalam lobi-lobi.

“Dalam politik itu ada saatnya mempercayai, ada waktunya saling menghormati, tidak perlu bersitegang berlamaan,” tutur dia.

Dia juga menegaskan bahwa kesepatakan yang akhirnya tercipta juga melibatkan para petinggi partai dari kedua kubu.

“Ini kan sudah di ujung petinggi partai, ketum partai, simpul utama, dan saya diturunkan untuk menyelesaikan ini dengan Pak Hatta kan karena ada kepercayaan,” imbuh Pramono.

Dalam kesepakatan tersebut tidak ada penambahan komisi. Jumlah komisi tetap seperti semula yakni 11 komisi. “Yang ada hanya penambahan pimpinan alat kelengkapan dewan, wakilnya menjadi empat,” katanya di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/11).

Pram mengatakan, dari lobi politik yang dilakukan antara perwakilan KIH dan KMP, kesepakatan final akan segera ditandatangani dalam satu sampai dua hari ke depan. Proses penyusunan draft kesepakatan saat ini masih berlangsung.

Proses penyelesaian yang akan dilakukan dengan dua cara. Pertama yakni dengan perubahan tata tertib terkait pemilihan pimpinan dalam AKD dan perubahan UU MD3. Kesepakatan tersebut, kata dia, harus selesai sebelum tanggal 5 Desember 2014 sehingga proses penyelesaian tidak berlarut-larut.

Tahap penyelesaian dari kesepakatan yang dilakukan adalah pembentukan badan legislasi (baleg). Setelah terbentuk, baleg akan mengusulkan prioritas program legislasi nasional (prolegnas). Prioritasnya, kata Pram, adalah revisi UU MD3.

“Kalau kemudian disetujui dalam rapat paripurna revisinya, pimpinan itu langsung dibentuk bersama-sama dan tidak ada lagi yang kemudian merasa ditinggalkan,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon melalui akun twitternya @fadlizon mengatakan, “Insya Allah musyawarah telah mcapai hasil antara KMP dan KIH. Tak ada masalah yang tak bisa diselesaikan”.

Seperti diketahui, perseteruan politik dalam tubuh DPR dimulai saat 5 fraksi yakni PDIP, PKB, PPP kubu Romahurmuziy, Nasdem dan Hanura menyampaikan mosi tidak percaya kepada pimpinan dewan. Hal ini disebabkan pimpinan DPR Agus Hermanto mengesahkan keanggotaan AKD dari kubu Suryadharma Ali dan dinilai mengabaikan kubu yang sah yakni Romahurmuziy.

Kubu Romahurmuziy kemudian melayangkan surat protes dan menarik penyerahan kelengkapan AKD dari PPP. Sementara, 5 fraksi KIH mengirim surat yang menilai pimpinan DPR tergesa-gersa dan nemolak putusan paripurna DPR 28 Oktober 2014. Kelima fraksi KIH itu lalu memisahkan diri dan menggelar rapat paripurna sendiri dengan agenda pemilihan pimpinan sementara DPR.

Akhir pekan lalu, mantan Wakil Ketua DPR itu menyampaikan melalui akun Twitter-nya, beberapa tokoh melakukan komunikasi dengannya yang menghasilkan perdamaian. Mereka adalah mantan cawapres Hatta Rajasa, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Ketua MPR Zulkifli Hasan, politisi Golkar Ade Komarudin, dan politisi PDIP Olly Dondokambey.

**le/rol

Tags: