Kopassus Jabat Kasatpol PP dianggap Kontradiktif

Kabari teman andaEmailGoogle+0Facebook0Twitter0LinkedIn0Pinterest0

satpol-pp-wanita-di-bandung

Bandung GD| Rencana penggantian Kepala Satpol PP Kota Bandung oleh anggota Kopassus TNI AD merupakan bukti kegagalan kaderisasi PNS Pemkot Bandung.

“Ya sudah selesai. Ini membuktikan kaderisasi di PNS Pemkot Bandung gagal. Wali Kota seperti tidak melihat kompetensi yang dimiliki oleh birokrat yang ada,” kata anggota DPRD Kota Bandung Ade Fahruroji saat ditemui di kantornya Jalan Sukabumi, Selasa (23/9/2014).

Menurut Ade, patut dipertanyakan tidak ada seorang pun dari ribuan PNS Pemkot Bandung yang tidak memiliki kapabilitas untuk mengisi jabatan Kasatpol PP. Padahal penunjukan seorang militer juga patut diperdebatkan seiring pendekatan sekarang dalam penegakan peraturan daerah (perda).

“Saat ini tren penegakan perda di beberapa daerah melalui pendekatan humanis. Misalnya melalui simbol Pol PP cantik. Jadi ini kontradiktif ketika Bandung malah memilih perwira militer,” ujarnya.

Ade menyatakan, perwira Kopassus yang akan menempati posisi Kasatpol PP nanti harus mampu menempatkan diri dalam kultur demokrasi. Pasalnya selama ini yang bersangkutan lekat dalam kultur komando khas prajurit.

“Kasatpol dari militer ini harus siap berada di kultur demokrasi, tidak lagi berada dalam kultur komando. Mudah-mudahan tidak sulit,” katanya.

Dalam menjalankan rotasi mutasi di tubuh birokrat Pemkot Bandung, Ade meminta Ridwan Kamil mengkaji rekam jejak pejabat secara utuh dan valid. Bisa saja pejabat baru memiliki integritas profesional dan moral lebih rendah dibandingkan pejabat sebelumnya.

“Tanpa kajian rekam jejak, harapan peningkatan kinerja sulit didapatkan,” ujar Ade.
**rok/ilh

Tags: