KPK Kritisi Debat Capres-Cawapres Soal Pemberantasan Korupsi

Kabari teman andaEmailGoogle+0Facebook0Twitter0LinkedIn0Pinterest0

Wakil-Ketua-Komisi-Pemberantasan-Korupsi-KPK-Bambang-Widjojanto

Jakarta-GD| Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto memberi pandangannya terkait debat pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang diselenggarakan KPU Senin malam.

Bambang mengatakan, lembaganya mengapresiasi keinginan kedua pasangan, yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang hendak memperkuat KPK.

“KPK sangat mengapresiasi keinginan kuat para capres tentang KPK. Apalagi diucapkan di muka publik yang mengikuti debat,” kata Bambang dalam pesan tertulisnya di Jakarta, Selasa (10/6/2014).

Bambang menambahkan, pihaknya juga meyakini para capres-cawapres dapat memahami secara utuh bahwa pemberantasan korupsi harus jadi satu gerakan sosial. Mengingat, episentrum korupsi saat ini berada di birokrasi, penegakan hukum, dan politik.

Namun Bambang mengkritik kedua pasangan capares-cawapres yang dinilainya tidak mengelaborasi tiga (3) episentrum korupsi tersebut. “3 episentrum korupsi itu yang harusnya dielaborasi secara lebih mendalam,” ujar Bambang.

Birokrasi sebagai salah satu episentrum korupsi, lanjut BW, bisa diatasi bila dilakukan peningkatan dan konsolidasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Hal itu untuk memastikan akuntabilitas kinerja harus dibahas tuntas dan begitu penyelamatan harta kekayaan negara yang berada di penyelenggara negara.

Lebih jauh Bambang mengungkapkan, pada sektor penegakan hukum juga tidak dielaborasi oleh 2 pasangan capres-cawapres terkait misi hukum dalam mendorong peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi. Sebagai salah satu episentrum korupsi, maka perlu peningkatan pengawasan untuk memastikan akuntabilatas penegak hukum sesuai priorotas yang relevan.

“Perdebatan yang lebih substansial pada episentrum korupsi di sekitar politik juga tidak optimal. Parlemen adalah program hilir karena hulunya di partai. Proses demokrasi memerlukan partai yang amanah dan profesional karena bila tidak, hanya akan menimbulkan rangkaian masalah,” papar Bambang.

**mvi/le.

Tags: