KPK : Ruang Kementerian PDT disegel Terkait OTT Bupati Biak

Kabari teman andaEmailGoogle+0Facebook0Twitter0LinkedIn0Pinterest0

KPK segel Sejumlah Ruangan Di Kementerian PDT

Jakarta-GD|  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  menyegel sejumlah ruangan di gedung di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) di Jl. Abdul Muis No. 7 Jakarta Pusat.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan, salah satu ruang yang disegel itu bukan ruang Menteri PDT Helmy Faishal Zaini. Melainkan ruang kantor Deputi I KPDT. “Beberapa ruang lantai 4, lantai 2 juga disegel. Tapi bukan ruang menteri. Kalau ruang menteri belum ada info,” ujarnya.

“KPK juga segel di sejumlah ruang KPDT. Itu sementara. Info detail belum dapat. Ini bukan digeledah ya, disegel,” ujar Johan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (17/6/2014).

Johan menjelaskan, salah satu ruang yang disegel itu bukan ruang Menteri PDT Helmy Faishal Zaini. Melainkan ruang kantor Deputi I KPDT. “Beberapa ruang lantai 4, lantai 2 juga disegel. Tapi bukan ruang menteri. Kalau ruang menteri belum ada info,” ujarnya.

Penyegelan sejumlah ruangan di Kementerian PDT dilakukan bersamaan dengan penangkapan terhadap Bupati Biak, Yesaya Sombuk. Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Biak Numfor, Papua, Yesaya Sombuk. Dia ditangkap bersama 5 orang lainnya di Hotel Acacia, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat.

Penangkapan Yesaya diduga terkait dengan proyek pembangunan daerah tertinggal. Yesaya ditengarai menerima suap terkait pemulusan dana proyek yang merupakan program Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT).

Dia menjelaskan, selain mengamankan Yesaya dan 5 orang lainnya, tim KPK juga mengamankan sejumlah uang dolar Singapura yang terbagi dalam pecahan 1.000 dan SGD 10.000 dalam amplop putih. Namun berapa total uang yang diamankan belum dihitung.

Tak cuma itu, tim KPK juga mengamankan mobil Mazda warna merah dari pihak swasta berinisial TM. Dia dikabarkan merupakan seorang pengusaha yang juga turut diangkut tim KPK bersama Yesaya dan 4 orang lainnya.

Saat ini, Yesaya bersama 5 orang lainnya itu tengah menjalani pemeriksaan intensif. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status seseorang setelah ditangkap.

Yesaya diduga tersandung suap suatu proyek pembangunan daerah tertinggal yang merupakan program dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT). Yesaya selaku Bupati Biak Numfor ditengarai menerima uang suap terkait proyek pembangunan daerah tertinggal tersebut.
**Ss/Rg/Le.

Tags: