KPK Syok Dana Fasilitas untuk Disabilitas Dikorupsi

Kabari teman andaEmailGoogle+0Facebook0Twitter0LinkedIn0Pinterest0

wakil-ketua-kpk-bambang-widjojantoJakarta-GD| Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto mengaku terkejut mendengarkan laporan dari kelompok penyandang disabilitas. Mereka menyampaikan kepada KPK mengenai dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan fasilitas bantuan bagi kalangan disabilitas.

“KPK agak syok juga mengetahui bahwa dana untuk fasilitas mereka dikorupsi, misalnya ada dana jaminan hidup bagi orang dengan kecacatan berat juga dikorupsi,” kata Bambang melalui pesan singkat, Selasa (10/6/2014).

Menurut Bambang, dugaan penyelewengan yang dilaporkan kelompok penyandang disabilitas kepada KPK tersebut di antaranya berupa pemotongan bantuan untuk orang dengan kecacatan, pemotongan dana penambahan gizi untuk anak berkebutuhan khusus, dan pemotongan dana pelatihan, serta pemberian bantuan alat kerja bagi penyandang disabilitas.

Dia juga menyayangkan, capres dan cawapres saat ini tidak memiliki program yang jelas dan konkret untuk kesejahteraan kaum disabilitas.

“Mereka yang jumlahnya di Indonesia menurut WHO sekitar 12-14 persen. Lebih-lebih mereka kini sebagiannya menderita karena tidak sungguh-sungguh diperhatikan pihak berwenang,” ucapnya.

Terkait laporan tersebut, Bambang menambahkan, KPK akan mengklarifikasi terlebih dahulu laporan yang disampaikan.

Sebelumnya, tujuh organisasi yang mewakili penyandang disabilitas menemui pimpinan KPK untuk menyampaikan dugaan penyelewengan terkait pengadaan fasilitas untuk kaum disabilitas.

Organisasi tersebut di antaranya, ilic Bandung, PPDI dari Nusa Tenggara Barat (NTB), LK3AD dari NTB, HWDI dari Makassar dan Lombok Tengah, SAPDA dari Yogyakarta dan Yayasan Mitra dari Jakarta.

Menurut Direktur Utama Bandung Independen Leaving Center Yuyun Yuningsih, ada indikasi tindak pidana korupsi terkait sejumlah program pemerintah untuk kaum disabilitas. Salah satunya, menurut Yuyun, program pemerintah yang memberikan bantuan Rp 300.000 per bulan bagi setiap penyandang cacat kategori berat.

Meskipun seharusnya diberikan setiap bulan, uang bantuan itu justru dibagi-bagikan setiap tiga bulan sekali. Selain itu, menurut Yuyun, ada pemotongan dana yang diduga dilakukan dinas sosial. Bukan hanya itu, Yuyun dan kawan-kawan juga melaporkan kepada KPK program bantuan lainnya, termasuk bantuan sosial dari sejumlah kementerian.

**IR/SG/KPS.

Tags: