LMND: Sita Semua Aset Perusahaan Pembakar Hutan

Kabari teman andaEmailGoogle+0Facebook0Twitter0LinkedIn0Pinterest0
lmnd

LMND

Jakarta-GD|Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Vivin Sri Wahyuni menilai, kebakaran hutan yang melanda sejumlah daerah itu bukan bencana alam biasa. Kata dia, kebakaran yang terjadi lebih banyak disebabkan oleh unsur kesengajaan yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan perkebunan yang mengambil jalan pintas untuk menanam ulang dan pembukaan lahan baru.

“Tidak tanggung-tanggung, terdapat 123 perusahaan yang terlibat dalam pembakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan. Bahkan, dari sejumlah perusahaan yang terlibat terdapat banyak perusahaan yang merupakan perkebunan yang dimiliki oleh modal asing,” ujar Vivin, melalui siaran pers, Rabu (30/9/2015).

Menurut dia, pembakaran hutan oleh korporasi itu adalah bentuk nyata dari sistem ekonomi bercirikan imperialistik dan kapitalistik yang kini tumbuh subur di Indonesia. Demi meminimalkan biaya produksi, ujar Vivin, perusahaan-perusahaan perkebunan mengambil jalan pintas untuk pembersihan dan pembukaan lahan dengan membakar hutan.

“Ini jelas-jelas kejahatan korporasi. Bukan bencana nasional sebagaimana diklaim oleh pemerintah,” tegasnya.

Sayangnya, di mata Vivin, kendati korporasi terbukti bersalah, pemerintahan Jokowi-JK tidak bisa bertindak tegas. Buktinya, kata dia, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan hanya memberikan sanksi berupa pajak khusus dan denda kepada perusahaan pembakar hutan.

“Selain itu, Pemerintahan Jokowi-JK hanya akan melakukan pengenaan disinsentif atau menarik kembali insentif yang diberikan kepada perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran hutan,” imbuhnya.

Padahal, kata Vivin, supaya kejadian ini tidak berulang dari tahun ke tahun, pemerintahan Jokowi-JK seharusnya bisa mengambil langkah tegas terhadap perusahaan tersebut.

“Selain mencabut izin usaha, pemerintah seharusnya menyita aset semua perusahaan pembakar hutan itu. Ini akan membawa efek jera,” tegasnya.

Lebih lanjut, Vivin juga mengkritisi paket deregulasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang semakin menggampangkan investor asing menanamkan modalnya di sektor kehutanan.

“Sudah terbukti bahwa penguasaan dan pengelolaan hutan yang dikuasai oleh swasta maupun modal asing hanya mengakibatkan kesengsaraan bagi rakyat,” tandasnya.

Dia pun mendesak agar pemerintahan Jokowi-JK kembali pada mandat konstitusi, yaitu pasal 33 UUD 1945, untuk menjadi pijakan pengelolaan hutan di Indonesia.

Mahesa Danu

Sumber Artikel: berdikarionline.com