Mantan Dirut Mandiri Diperiksa KPK Terkait TPPU

Kabari teman andaEmailGoogle+0Facebook0Twitter0LinkedIn0Pinterest0

mantan-dirut-mandiri-zulkifli-zaini

Jakarta-GD| Mantan Direktur Bank Mandiri Persero Tbk Zulkifli Zaini diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam pembelian saham PT Garuda Indonesia untuk tersangka M. Nazaruddin.

“Dia diperiksa sebagai saksi untuk MNZ,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi, Jumat (10/10/2014).

Dalam perkara ini, sejumlah petinggi Bank Mandiri juga ikut diperiksa penyidik untuk dimintai keterangan. Mereka adalah Dirut PT Mandiri Securitas, Harry Maryanto Supoyo dan Wakil Dirut Riswinandi. Tapi belum diketahui kaitan Zulkifli dalam kasus ini.

Namun diketahui, Nazaruddin sempat ingin membeli saham Bank Mandiri. Hal itu diutarakan mantan Wakil Direktur Keuangan Anugrah Grup Yulianis saat menjadi saksi untuk terdakwa Anas Urbaningrum.

“Rencana awalnya bukan saham Garuda tapi beli saham Mandiri tapi karena telat, karena Bu Neneng juga masih belum setuju waktu itu. Akhirnya IPO Mandiri ditutup jadinya yang dibuka lagi IPO Garuda,” kata Yulianis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (18/8/2014).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Zulkifli adalan orang yang memerintahkan Direksi Bank Mandiri menggelontorkan Rp40 miliar right issue untuk Nazaruddin. Pemberian itu terkait dengan pembelian saham PT Garuda Indonesia. Bank Mandiri sangat berkepentingan atas suksesnya IPO saham Garuda. Sebab, Garuda Indonesia berutang ke Bank pelat merah itu.

Diketahui, Nazaruddin membeli saham Garuda sebesar Rp300,85 miliar. Rincian saham itu terdiri Rp300 miliar untuk 400 juta lembar saham dan fee Rp850 juta untuk Mandiri Sekuritas. Pembayaran dilakukan dalam empat tahap, yakni tunai, melalui RTGS (real time gross settlement), dan transfer sebanyak dua kali.

Harga saham Garuda yang Rp750 per lembar itu kemudian turun menjadi Rp600 pada awal pembukaan perdagangan. Akibatnya, Nazaruddin marah-marah dan meminta agar uangnya dikembalikan. Alasannya karena itu merupakan dana patungan dari kawan-kawannya.

Oleh KPK, Nazaruddin yang juga mantan Bendahara Umum Partai Demokrat (PD) ini dijerat KPK menggunakan pasal 3 atau pasal 4 juncto pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait pembelian saham PT Garuda Indonesian sejak pekan lalu.
**yeh/in

Tags: