Menkumham Didesak Cabut Remisi Koruptor

Kabari teman andaEmailGoogle+0Facebook0Twitter0LinkedIn0Pinterest0

stop-remisi-koruptorJakarta-GD| Pegiat antikorupsi dari Indonesian Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho, menilai terpidana koruptor tak layak mendapat remisi. Karena itu, dia berharap tak ada lagi koruptor yang mendapat pembebasan bersyarat ataupun pengurangan masa pidana.

“Sebaiknya tidak ada lagi koruptor yang dapat remisi. Pemerintah bahkan dapat dikatakan memanjakan koruptor, Kecuali terpidana tersebut menjadi justice collaborator” ujar Emerson, beberapa waktu yang lalu.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Menteri Hukum dan HAM mencabut Surat Edaran tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakukan PP 99/2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Jika tidak dilakukan, ICW akan mengajukan judicial review terhadap PP tersebut ke Mahkamah Agung. “Mendesak Menteri Hukum dan HAM untuk mencabut Surat Edaran Menkumham tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan PP 99/2012. Jika tidak dicabut, akan melakukan judicial review terhadap PP tersebut ke Mahkamah Agung,” kata Wakil Koordinator Badan Pekerja ICW, Agus Sunarto dalam siaran persnya, Selasa (19/8/2014).

Menurut Agus, munculnya PP 99/2012 ini seharusnya membawa angin segar bagi pemberantasan korupsi, juga sebagai pengejawantahan komitmen pemerintah dalam mendukung pemberantasan korupsi. Melalui PP ini, terpidana kasus korupsi tidak bisa lagi menerima remisi dengan mudah, karena mereka harus memenuhi dua syarat untuk mendapatkannya.

Pertama, narapidana korupsi harus bersedia menjadi justice collaborator yang bekerja sama untuk mengungkap pelaku utama atau perkara maupun pelaku korupsi yang lainnya. Kedua, narapidana kasus korupsi harus membayar pidana uang pengganti dan denda yang dijatuhkan kepadanya.

“Kedua syarat PP ini menjadi filter bagi narapidana kasus korupsi yang ingin mendapat remisi. Artinya, untuk memperoleh remisi, narapidana kasus korupsi tidak memiliki pilihan selain memenuhi kedua syarat dalam PP ini, sehingga tidak ada remisi yang diobral atau diberikan dengan cuma-cuma kepada para narapidana,” kata Agus.

Namun, pemerintah mementahkan syarat tadi melalui Surat Edaran Menkumham yang dikeluarkan pada 12 Juli 2013. Dalam Surat Edaran disebutkan, PP 99/2012 diberlakukan bagi terpidana korupsi, narkotika, kejahatan transnasional, terorisme dan kejahatan HAM yang putusan pidananya telah berkekuatan hukum tetap setelah tanggal pengesahan PP 99/2012 yaitu 12 November 2012.

Konsekuensinya, PP ini justru bersifat diskriminatif karena hanya menjerat koruptor baru, sedangkan koruptor lama tetap bisa menerima remisi dengan longgar.

“Hal ini jelas kontraproduktif dengan pemberantasan korupsi. Karena dikhawatirkan para terpidana kasus korupsi sudah bisa melenggang bebas sebelum menjalani separuh masa tahanannya,” kata Agus.

Untuk itu, ICW mendesak agar Presiden memberikan peringatan keras terhadap Surat Edaran tersebut untuk segera dicabut.

**ful/ns/oz.

Tags: