Pabrik Pengolahan Oli Ilegal di Marunda Digerebek, 5 Pengusaha Dibekuk

Kabari teman andaEmailGoogle+0Facebook0Twitter0LinkedIn0Pinterest0

pabrik-pengolahan-oli-bekasJakarta-GD| Pabrik pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari oli bekas di kawasan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, digerebek jajaran Subdit III Sumber Daya Lingkungan (Sumdaling) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya . Lima pengusaha diamankan.

Kasus terungkap pada Jumat, 27 Juni 2014 lalu setelah adanya informasi dari masyarakat adanya pengolahan limbah B3. Petugas kemudian mengecek kebenaran informasi tersebut dan ditemukan adanya kegiatan penampungan limbah B3 berupa oli bekas atau minyak kotor.

“Adanya kegiatan menampung limbah B3 dengan menggunakan tangki-tangki penyimpanan di dalam satu lokasi seluas 1 hektar,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Rikwanto, kepada wartawan di lokasi, Selasa (19/8/2014).

Dari hasil pemeriksaan, ada 5 buah perusahaan yang mengolah limbah B3 ilegal tersebut. Kelimanya yakni PT HD dengan penanggung jawab MB, PT PM dengan penanggung jawab AB alias WW, PT GB dengan penanggung jawab P, PT BS dengan penanggung jawab AS dan PT JY dengan penaggung jawab S.

Dijelaskan Rikwanto, para pelaku usaha limbah tersebut mengolah limbah B3 menjadi oli. Hasil pengolahan limbah B3 yang berupa oli itu kemudian dijual kembali ke pabrik-pabrik untuk digunakan sebagai bahan bakar.

“Oli hasil pengolahan dari limbah B3 ini digunakan pabrik-pabrik sebagai bahan bakar tungku atau perapian dalam proses produksi,” imbuhnya.

Kegiatan tersebut sudah berlangsung sejak sekitar 8-12 bulan yang lalu.

Dari para tersangka, polisi menyita barang bukti berupa 9 tangki penyimpanan dengan kapasitas masing-masing 16.000 liter, 11 kontainer yang digunakan sebagai tempat penyimpanan limbah B3 berupa oli bekas dengan kapasitas masing-masing 48.000 liter, 4 buah mesin pompa, 1 unit truk tangki sebagai alat angkut, 25 buah drum bekas, dan limbah B3 berupa oli bekas sekitar 190 ribu liter.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 102 dan atau Pasak 109 UU RI No 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup dengan ancaman pidana paling lama 3 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 1 miliar.

**mei/aan/dtk.

Tags: