Pakar Hukum Nilai Harusnya Akil dihukum Mati

Kabari teman andaEmailGoogle+0Facebook0Twitter0LinkedIn0Pinterest0

Akil MJakarta-GD| Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar divonis seumur hidup karena menerima hadiah terkait pengurusan 10 sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) di MK dan tindak pidana pencucian uang.

“Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa M Akil Mochtar dengan pidana seumur hidup,” kata Ketua majelis hakim Suwidya.

Namun putusan itu tidak mengabulkan denda sebesar Rp10 miliar miliar dan juga tidak mencabut hak politik Akil.

“Majelis hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan,” tambah Akil.

Ia mencontohkan bahwa bekas supirnya Daryono di dalam sidang mengungkapkan bahwa ada uang Rp2,5 miliar yang dipindahkan sendiri oleh Daryono.

“Sampai ke Tuhan pun saya akan banding. Sampai ke surga pun saya akan banding,” tegas Akil.

Mantan politisi partai Golkar tersebut bersikeras bahwa ia tidak mengambil uang negara.

“(Potong jari) itu untuk koruptor yang nyuri uang negara. Aku bukan nyuri uang negara. Uang nenek moyangmu pun bukan,” jawab Akil saat ditanya mengenai pernyataannya tentang usulan untuk memotong jari bagi orang yang terbukti melakukan korupsi.

Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti (Usakti) Jakarta, Abdul Fickar Hadjar mengatakan, hukuman seumur hidup untuk mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar sudah setimpal dengan perbuatannya.

Akil diketahui merupakan terdakwa suap sengketa pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Sebab,  MK merupakan lembaga tinggi negara yang setingkat presiden.

Terlebih, kata dia, seorang hakim konstitusi merupakan seorang negarawan. Sehingga, kata dia, kesalahan kecil pun seharusnya dihindari oleh seorang hakim konstitusi.

“Bahkan kalau hukum mati tidak melanggar HAM, hukuman itu pantas juga buat dia (Akil),” ujar Abdul Fickar Hadjar kepada wartawan saat dihubungi, Selasa (1/7/2014).

Karena, sambung dia, perbuatan yang telah dilakukan Akil telah menjatuhkan nama baik MK yang merupakan lembaga tinggi negara selevel presiden.

“Sehingga masyarakat tidak percaya pada lembaga tinggi negara itu. Dosa paling besar itu. Dalam konteks negarawan, enggak bisa diampuni itu,” pungkasnya.

**rp/si.

Tags: