Pembatasan BBM Subsidi di DKI Tidak Efektif

Kabari teman andaEmailGoogle+0Facebook0Twitter0LinkedIn0Pinterest0

pembatasan bbm subsidiJakarta-GD| Kementerian Keuangan mengapresiasi ide Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghilangkan distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di seluruh wilayahnya mulai 2015. Akan tetapi, tanpa sokongan kawasan penyangga di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek), maka wacana ini bisa kurang efektif saat diimplementasikan.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di sela-sela Rapat Kerja Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) Bank Indonesia di Manado, Sulawesi Utara, Senin (11/8).

Alasannya, mobilitas warga Jakarta praktis menyatu dengan daerah di sekitarnya. “Kalau pemkab pemprov itu enggak ngikutin ya tetap ada manfaatnya pelarangan BBM subdidi di Jakarta, tapi kurang optimal lah,” ujarnya.

Selain itu, dukungan bagi pemprov DKI juga harus datang dari pemerintah pusat, terutama Kementerian ESDM. Bambang melihat sinergitas kebijakan soal distribusi premium dan solar subsidi sering tidak sinkron.

“Sebenarnya sejak beberapa waktu lalu mulai ada kan ide dari pemprov DKI itu, cuma pemerintah pusat terutama ESDM ragu-ragu. Sehingga akhirnya nggak efektif wacananya,” kata Wamenkeu.

Pelarangan distribusi BBM akan semakin efektif, seandainya kota besar lain, seperti Surabaya, Bandung, atau Medan mengikuti langkah DKI Jakarta.

Menurut Bambang, pengurangan konsumsi BBM subsidi sepatutnya menjadi wacana setiap unsur pemerintahan. “Yang paling penting pemerintah pusat harus firm iya kita mau,” tandasnya.

Akhir pekan lalu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah membuat aturan untuk semua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk tidak menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi mulai Januari tahun depan.

Menurut Ahok, langkah tersebut untuk membantu pemerintah dalam mengurangi beban subsidi BBM yang mencapai Rp 300 triliun per tahun.

Ahok menegaskan aturan tersebut berlaku untuk seluruh SPBU yang ada di Jakarta. Apabila, SPBU tersebut masih menjual BBM subsidi maka, izin usaha SPBU tersebut akan dicabut.

“Ini sekarang saya sama Sekda DKI lagi mau bikin surat untuk semua SPBU agar tidak menjual BBM subsidi mulai Januari tahun depan. Kalau mereka masih jual, izin akan kita tarik. Ini merupakan cara untuk membantu pemerintah pusat mengurangi subsidi BBM dan untuk mencapai penghapusan subsidi BBM dalam waktu 3 tahun,” ungkap Ahok.

**yud/mer.
Tags: