Pemprov DKI Akan Mulai Singkirkan Kawasan Kumuh

Kabari teman andaEmailGoogle+0Facebook0Twitter0LinkedIn0Pinterest0

kawasan kumuh dki jakartaJakarta-GD| Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menduga, hampir setengah penduduk Jakarta merupakan warga yang tinggal di kawasan-kawasan terlarang, seperti di bantaran kali, bantaran waduk, jalan inspeksi di pinggir kali, maupun di kolong jembatan.

Karena itu, ia yakin penertiban di kawasan-kawasan terlarang akan banyak mengurangi jumlah penduduk Jakarta. “Kami yakin kalau semua tempat-tempat kumuh itu disingkirkan, Jakarta akan berkurang penduduknya karena rata-rata yang tinggal di situ tuh 80 persen orang dari luar kota,” kata pria yang akrab disapa Ahok itu, di Balaikota Jakarta, Rabu (28/5/2014).

Ia menilai, banyaknya pendatang dari luar kota yang membanjiri Jakarta dan menduduki kawasan-kawasan kumuh merupakan imbas dari banyaknya penyewaan tempat-tempat tinggal murah.

Situasi tersebut, lanjut Ahok, kemudian diperparah dengan terlalu baiknya pemangku kebijakan pada masa lalu yang menyediakan berbagai fasilitas pendukung untuk para pelanggar peraturan itu.

“Orang yang ngadu nasib nyewa tempat-tempat murah, yang Rp 5.000-10.000 per hari. Di situ dia dapat air, dapat listrik. Itu yang masalah. Terus disediakan toilet bersama. Jadi, kita selalu baik hati kan. Lihat tempat kumuh, tidak ada MCK, dibangunin. Padahal, itu daerah terlarang,” ujarnya.

Karena itu, Ahok menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI akan segera memulai penertiban kawasan-kawasan kumuh. Penertiban, kata dia, akan dimulai dari jalan inspeksi di pinggir Kali. Ahok yakin penertiban kawasan kumuh akan dapat mengurangi berbagai permasalahan sosial di Jakarta, terutama yang berkaitan dengan dua masalah utama, yakni macet dan banjir.

“Kalau mereka pulang kampung kan bisa ngurangin motor, ngurangin ini itu. Kalau mereka datang lagi, tidak akan ada lagi tempat tinggal yang sewanya murah. Konsepnya kalau mau hidup layak ya pindah ke rumah susun,” ujarnya.
**ar/kr/kps.

Tags: