Penawaran Produk Keuangan Lewat SMS dan Telepon Dilarang

Kabari teman andaEmailGoogle+0Facebook0Twitter0LinkedIn0Pinterest0

ojkJakarta-GD| Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menegaskan kepada para Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk tidak lagi melakukan penawaran produk melalui pesan singkat (sms) dan telepon tanpa persetujuan dari konsumen.

“Kami sudah keluarkan surat edaran pada bank yang melakukan kontrak dengan mereka untuk direview kembali, kami akan terus pantau. Kami harap lembaga jasa keuangan bisa mematuhi itu,” kata Kepala Dewan Komisioner OJK, Muliaman Hadad di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (4/6/2014).

Muliaman menambahkan, hal itu dilakukan mengingat banyaknya keluhan yang masuk ke kotak pengaduan OJK dari para konsumen terkait penawaran-penawaran yang dilakukan oleh LJK.

Selain mengeluarkan aturan pelarangan tersebut, saat ini OJK masih berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) untuk dapat melakukan pengamanan terhadap data nasabah pemilik SIM Card.

“Tentu saja OJK akan mencarikan payung hukum yang pas. Kami sedang berusaha berbicara dengan Menkominfo, terkait bagaimana yang efektif, kita coba bagaimana agar tak ada yang terganggu,” jelas Muliaman.

Namun sayangnya, OJK saat ini belum memiliki konsekuensi kepada LJK apabila tetap melakukan penawaran melalui sms atau telfon tanpa seizin pemilik nomor telfon.

“Nanti lah (konsekuensi), kami masih membicarakan, Sekarang kami buat surat edaran dulu saja,” kata dia.

Seperti diketahui, OJK sudah mengeluarkan peraturan OJK nomor 1/POJK.7/2013 tanggal 6 Agustus 2013 yang melarang penawaran produk dan atau pelayanan jasa keuangan melalui layanan pesan pendek (SMS) atau telpon tanpa persetujuan dari konsumen yang bersangkutan, yang akan berlaku mulai 6 Agustus 2014. Namun mengingat hal ini sudah penting, Muliaman mengaku, hal ini dipercepat dan mulai diberlakukan kemarin.

Dalam surat tersebut disebutkan OJK melihat masih maraknya penawaran produk atau jasa keuangan melalui SMS atau telepon yang sudah mengarah pada kondisi yang meresahkan masyarakat.

Untuk itu, OJK melalui surat itu meminta kepada semua Lembaga Jasa Keuangan (LJK),  menghentikan sementara dan mereview ulang tatacara penawaran melalui SMS dan/atau telepon yang bekerjasama dengan pihak ketiga, sehingga penawaran harus dilakukan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari konsumen atau calon konsumen.

**(Yas/Ahm/le).

Tags: