Perpres 98/2014 Dukung Usaha Mikro dan Kecil

Kabari teman andaEmailGoogle+0Facebook0Twitter0LinkedIn0Pinterest0

chairul-tanjung

Bogor-GD| Untuk mendukung keberlangsungan usaha mikro dan kecil, Pemerintah mengeluarkan Perpres No. 98 Tahun 2014 tentang Ijin Usaha Mikro dan Kecil. Dalam paparannya di Acara Silaturahmi Nasional yang bertempat di Sentul International Convention Center (SICC), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Chairul Tanjung menjelaskan bahwa ternyata 99,9% dunia usaha di Indonesia masuk ke dalam kategori usaha mikro dan kecil. Dengan prosentase tersebut, usaha mikro dan kecil menyerap 97% dari seluruh tenaga kerja nasional dan berkontribusi tidak kurang dari 60% product domestic bruto (PDB).

Sebagai bentuk nyata dukungan dan keberpihakan kepada pelaku di sektor mikro dan kecil, melalui perpres tersebut di atas pemerintah membebaskan pengusaha mikro dan kecil dari keharusan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP. Sebagai gantinya, Pemerintah menerbitkan surat ijin usaha satu lembar.

Dari hasil survei yang dilakukan oleh pemerintah, selama ini mayoritas pelaku usaha mikro dan kecil mengalami kesulitan mendapatkan akses pengembangan usaha. Salah satu penyebabnya adalah terkait pembiayaan. Mayoritas usaha mikro dan kecil mengandalkan modal pribadi dan keluarga. Hanya sekitar 25% yang mengandalkan bank, sementara 17% sisanya meminjam dari saudara, tetangga, termasuk rentenir. Akibatnya, meski kredit untuk usaha mikro dan kecil tergolong besar, namun prosentasenya relatif kecil.

Sulitnya mendapatkan pembiayaan bagi pengusaha mikro dan kecil dikarenakan ketidaklayakan kredit yang didasarkan pada aturan-aturan perbankan. Adapun penyebab ditolaknya kredit pengusaha mikro dan kecil ini dikarenakan dokumentasi yang lemah, tidak adanya jaminan dan pendapatan yang tidak mencukupi untuk pengembalian kredit. Data survei menunjukkan bahwa output per unit usaha dari pengusaha mikro dan kecil sangat kecil jika dibandingkan dengan pengusaha menengah dan besar. Begitu pula dengan produktivitas tenaga kerjanya yang terbilang sangat lemah karena tidak terdidik.

Untuk itu, Pemerintah pusat dan daerah akan memberdayakan usaha mikro dan kecil dengan memberikan :

  1. Kepastian usaha dan bentuk ijin usaha, yang mana hampir semua usaha mikro dan kecil Indonesia tidak memiliki ijin usaha maupun akta notaries.
  2. Pendampingan usaha agar skala usaha meningkat
  3. Kemudahan akses ke pembiayaan dan pendidikan
  4. Program pemberdayaan dari pemerintah atau lembaga lain.

Dengan Perpres No. 98/2014 ini, semua pelaku usaha mikro dan kecil dengan omzet tidak lebih dari Rp 400 juta per bulan atau Rp. 4,8 miliar per tahun akan mendapatkan kepastian hukum berusaha yang sah untuk menjalankan usahanya di wilayah Republik Indonesia berupa surat ijin usaha satu lembar. Pemerintah pusat dan daerah akan memfokuskan fasilitas pemberdayaannya kepada pengusaha mikro dan kecil. Oleh karena itu, ijin usaha satu lembar ini bersifat insentif, bukan pinalti.

Selain itu, dengan ijin usaha satu lembar ini, pengusaha mikro dan kecil akan mendapatkan kemudahan untuk berusaha, akses ke perbankan dan permodalan yang selama ini seringkali terganjal saat proses pembukaan rekening di bank karena kewajiban untuk mempunyai NPWP, akta notaris, dasar hukum perusahaan dan lain sebagainya. Untuk menanggulangi masalah pembiayaan atau permodalan, ijin usaha satu lembar juga akan memberikan kemudahan mengakses kredit usaha rakyat. Ijin usaha satu lembar juga membebaskan para pelaku usaha mikro dan kecil dari seluruh retribusi yang dipungut oleh pemerintah pusat dan daerah.

Adapun masalah biaya pengeluaran ijin usaha satu lembar akan dibebankan pada APBN dan/atau APBD. Pada pelaksanaannya, pemerintah pusat akan melimpahkan kekuasaan ke pemerintah daerah dan pemerintah daerah tertentu dapat menurunkan lagi ke pemerintah administratif di bawahnya, seperti ke kecamatan, kabupaten/kota maupun ke kelurahan. Saat ini, Menteri Dalam Negeri sendiri telah menyiapkan petunjuk pelaksanaan terkait peraturan tersebut dan segera mendistribusikannya ke kepala daerah. Diharapkan seluruh kepala daerah segera menindaklanjuti perpres tersebut dengan mengeluarkan peraturan daerah (perda) yang disesuaikan dengan karateristik masing-masing wilayah serta mengkoordinasikannya dengan pihak bank maupun lembaga keuangan non-bank untuk pelaksanaan program ini.

Di akhir pemaparannya, Chairul Tanjung tidak lupa menyampaikan bahwa pembinaan pengawasan ijin satu lembar akan dilakukan oleh kementerian atau lembaga terkait. Secara teknis, Menteri Dalam Negeri akan mengkoordinasikan pembinaan pengawasan ijin usaha satu lembar dengan gubernur, gubernur akan melakukan pengawasan ijin usaha mikro dan kecil ke bupati dan walikota dan begitu seterusnya hingga ke pelimpahan wewenang paling rendah di daerah tersebut.

**ekon

Tags: