PKB Tolak Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD

Kabari teman andaEmailGoogle+0Facebook0Twitter0LinkedIn0Pinterest0

Ketua Fraksi PKB di DPR Marwan Jafar

Jakarta-GD| Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menolak rancangan undang-undang pemilihan kepala daerah (RUU Pilkada) yang berisikan penghapusan Pilkada Langsung.

Langkah itu dianggap sebagai kemunduran proses demokrasi yang sedang dibangun di bangsa ini dan juga membunuh partisipasi rakyat dalam memilih memimpinnya.

“Sikap kami adalah menolak penghapusan Pilkada langsung. Menghemat biaya tidak harus dengan menghapus Pilkada langsung. Memilih lewat DPRD juga bisa lebih mahal dari Pilkada langsung,” kata Ketua Fraksi PKB di DPR Marwan Jafar di Jakarta, Selasa (9/9).

Ia menjelaskan salah satu agenda reformasi adalah adanya partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpinnya, bukan malah ditentukan oleh beberapa orang saja yang berada di DPRD.

Menurutnya, mekanisme Pilkada lewat DPRD malah melahirkan politik transaksional yang semakin ganas di daerah.

Mekanisme itu juga akan melahirkan oligarki atau monopoli partai menentukan pemimpin. Padahal pemimpin bukan memimpin DPRD tetapi masyarakat dalam suatu provinsi atau kabupaten.

“Kami mengajak semua fraksi-fraksi yang ada di DPR untuk mendukung demokrasi yang telah berkembang dan tumbuh di republik tercinta ini. Partisipasi rakyat sangat luar biasa dalam menentukan pemimpinnya. Sudah terbukti di Pilres dan Pileg 2014 ini,” tegas Ketua DPP PKB ini.
**feb/sp.

Tags: