Program Penataan Kampung Deret DKI Tidak Optimal

Kabari teman andaEmailGoogle+0Facebook0Twitter0LinkedIn0Pinterest0

kampung-deret-tanah-tinggi

Jakarta-GD| Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) Pemprov DKI Tahun Anggaran (TA) 2013, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan program penataan Kampung Deret melalui perbaikan rumah kumuh tidak optimal dan bermasalah, bahkan ada rumah yang didirikan diatas lahan negara.

Anggota V BPK RI Agung Firman Sampurna mengatakan pelaksanaan program kampung melalui perbaikan rumah kumuh tidak optimal ditunjukkan antara lain terdapat 90 rumah penerima bantuan penataan kampung berdiri di atas lahan dengan peruntukan Marga Drainase Tata Air dan Jalan.

“Tidak hanya itu, kami menemukan ada sebanyak 1.152 rumah terindikasi berdiri di atas tanah negara. Serta enam rumah berdiri di atas garis sepadan sungai,” kata Agung saat menyampaikan LHP BPK atas LK Pemprov DKI TA 2013 dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD DKI di gedung DPRD DKI, Jakarta, Jumat (20/6).

Selain itu, lanjutnya, pelaksanaan program penataan kampung tidak mencapai target. Terlihat dari anggaran sebesar Rp 214 miliar hanya terealisasi sebesar Rp 75 miliar pada tahun 2013.

Bila dihitung sampai 30 Mei 2014, Agung menyatakan, realisasi anggaran program penataan kampung hanya mencapai 93,12% atau sebesar Rp 199 miliar.

“Kami juga menemukan terdapat jalan lingkungan dengan lebar kurang dari tiga meter. Padahal, syarat dari penataan kampung adalah jalan lingkungan harus tiga meter,” ujarnya.

Lebih parah lagi, BPK menemukan penerangan jalan umum di kampung deret belum menyala. Karena anggaran tidak termasuk dalam anggaran penyambungan listrik ke PLN.
**ltt/nad/bs.

Tags: