Ramai-Ramai Mengecam Pilkada Melalui DPRD

Kabari teman andaEmailGoogle+0Facebook0Twitter0LinkedIn0Pinterest0

tolak-pilkada-lewat-dprdJakarta-GD| DPR dalam waktu kurang dari sebulan akan mengesahkan RUU Pilkada, dengan mayoritas parpol menginginkan kepala daerah dipilih lewat DPRD tidak lagi langsung oleh rakyat. Perhimpunan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menolak Pilkada melalui DPRD.

“Kami menolak pemilihan kepala daerah oleh DPRD dan kami meminta DPR agar tidak melanjutkan pembahasan RUU Pilkada,” kata Direktur Perludem Titi Anggraeni dalam diskusi tentang RUU Pilkada di Bakoel Coffe Jalan Cikini Raya, Jakpus, Jumat (5/8/2014).

Hadir dalam kesempatan itu Direktur Eksekutif Correct yang juga pakar hukum tata negara Refly Harun, Pakar Pemilu Prof. Ramlan Surbakti, Direktur puskapol UI Sri Budi Eko Wardani, dan pakar pemilu FH Undip Hasyim Asyari.

Titi menerangkan, isu terkait pemilihan kepala daerah yang akan dikembalikan kepada DPRD adalah isu besar yang perlu pengajian mendalam. Tidak bisa buru-buru diputuskan hanya karena DPR akan habis jabatannya, dan disahkan untuk kepentingan golongan.

“Banyak isu krusial dalam RUU Pilkada, mulai dari pemilihan langsung dan tidak, sistem paket atau tidak, termasuk penyelesaian sengketa pemilu diselesaikan oleh MK,” ujarnya.

“Kita tidak bisa tambal sulam karena tidak puas dengan pemilihan oleh rakyat maka dibalikkan ke pola lama melalui DPRD, tanpa evaluasi menyuluruh untuk perbaikan ke depan,” imbuh Titi.

Titi menerangkan, secara konstitusional demokrasi dimaknai sebagai pemilihan secara langsung oleh rakyat. Secara procedural, argumentasi pilkada oleh DPRD juga lemah.

‎”Kami meyakini karena tidak sesuai dengan semangat konstitusi, DPR jangan mengambil keputusan yang bertentangan dengan suara publik!,” ucap Titi.

Sebagaimana diketahui, RUU Pilkada akan diputuskan dalam bulan ini. Isu pentingnya adalah pemilihan gubernur, wali kota dan bupati akan kembali dipilih melalui DPRD.

Opsi ini didukung oleh 5 fraksi DPR yaitu Demokrat, Golkar, PAN, PPP dan Gerindra. Sementara opsi kepala dipilih langsung seperti sekarang, disetujui PDIP, PKS, Hanura, dan PKB.

**(bal/fdn)

Tags: