SBY Tinggalkan Bom Waktu Untuk Jokowi-JK

Kabari teman andaEmailGoogle+0Facebook0Twitter0LinkedIn0Pinterest0

Jokowi-bertemu-sby

Jakarta-GD| Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai meninggalkan bom waktu untuk pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pasalnya, SBY hanya mewariskan kepada penerusnya itu anggaran desa Rp 9,1 triliun dalam Rancangan APBN 2015.

Sementara, Jokowi-JK ketika kampanye pilpres berjanji bakal mengedepankan pembangunan berbasis desa.

Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi II DPR-RI Budiman Sudjatmiko seusai menerima audiensi 65 orang perwakilan Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) dipimpin ketuanya Suhardi, Jakarta, kemarin.

“Jika ini yang akan terjadi, APDESI berpandangan masa-masa awal pemerintahan yang akan datang akan tersandera dan tidak akan bisa berbuat banyak untuk desa,” kata politisi PDI Perjuangan.

Dia melanjutkan, Apdesi menyampaikan pemerintahan saat ini tidak menunjukkan keberpihakannya kepada pembangunan berbasis Desa. Itu dibuktikan lewat pengalokasian anggaran hanya sebesar Rp 9,1 Triliun untuk 72.944 Desa yang tersebar diseluruh nusantara.

“Alokasi anggaran itu jika dirata-ratakan maka setiap desa hanya akan mendapatkan anggaran sebesar Rp 120 juta. Menurut Apdesi ini hanya akan menjadi beban administrasi desa dan tidak akan memberikan dampak apapun pada rakyat desa.”

Selain itu, pemerintah saat ini juga dinilai tak bisa menjalankan program pembangunan desa secara komprehensif. Ini lantaran program tersebut dijalankan secara terpisah oleh banyak kementerian/lembaga.

“Karenanya ke depan diharapkan ada pembentukan Kementerian khusus yang menangani dan fokus berorientasi pada pedesaan. Bukan saja soal pembangunan infrastruktur, tetapi juga sumber daya dan pengembangan kawasan.”

Budiman menyarankan pemerintah untuk menambah anggaran desa hingga Rp 28 triliun. Itu terdiri dari anggaran Rp 9,1 triliun yang sudah ada dalam RAPBN 2015 ditambah Rp 19 triliun hasil konsolidasi anggaran belanja kementerian/lembaga, di luar belanja pegawai, bansos, dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS.

“Ini akan memberi ruang pada pemerintahan baru untuk meletakkan dasar atau pondasi bagi pembangunan berbasis desa,” katanya.
**mw/noe.mer.

Tags: