Yusril : Dasar Hukum Kartu Sakti Jokowi Tidak Jelas

Kabari teman andaEmailGoogle+0Facebook0Twitter0LinkedIn0Pinterest0

@Yusrilihza_Mhd

Jakarta-GD| Demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, Pemerintahan Presiden Jokowi telah mengeluarkan kebijakan dengan meluncurkan tiga (3) jenis Kartu Sakti pada Senin 3 November lalu, dan rencananya secara bertahap pemerintah akan membagikan kepada 15,5 juta keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia.

Adapun Kartu Sakti yang dimaksud adalah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yang menggantikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sebagai penanda keluarga kurang mampu; Kartu HP (SIM card) yang berisi uang elektronik yang digunakan untuk mengakses Simpanan Keluarga Sejahtera; Kartu Indonesia Pintar (KIP), sebagai penanda penerima manfaat Program Indonesia Pintar; dan Kartu Indonesia Sehat (KIS), sebagai penanda penerima manfaat Program Indonesia Sehat.

NamunĀ  kebijakan itu dipertanyakan Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra. melalui akun Twitternya @Yusrilihza_Mhd, pada kamis siang (06/11/2014) menyebutkan, belum jelas apa dasar hukum dikeluarkannya kebijakan 3 jenis kartu sakti ; KIS, KIP dan KKS oleh Presiden Jokowi.

Yusril mengatakan, niat baik untuk membantu rakyat miskin karena mau naikkan BBM memang patut dihargai dan hal seperti itupun sudah dilakukan dalam pemerintahan SBY. Namun mengeluarkan suatu kebijakan haruslah jelas dasar hukumnya. Cara mengelola negara tidak sama dengan mengelola rumah tangga atau mengelola warung.

Kalo mengelola rumah tangga atau warung, apa yang terlintas dalam pikiran bisa langsung diwujudkan dalam tindakan, Negara tidakĀ  bisa begitu.

Yusril menambahkan, suatu kebijakan harus ada landasan hukumnya. Kalau belum ada siapkan dulu landasan hukumnya agar kebijakan itu dapatt dipertanggungjawabkan.
Kalau kebijakan itu berkaitan dengan keuangan negara, Presiden harus bicara dulu dengan DPR. Sebab DPR memegang hak anggaran. Karena itu perhatian kesepakatan-kesepakatan dengan DPR yang sudah dituangkan dalam UU APBN.

Masih melalui Twittnya, Yusril meminta agar Puan Maharani jangan asal ngomong kalau tidak paham tentang sesuatu dan Lebih baik dia belajar mengelola negara dengan benar.

Merurut Yusril, Puan mengatakan kebijakan tiga kartu sakti itu akan dibuatkan payung hukumnya dalam bentuk INPRES dan KEPPRES yang akan diteken Presiden Jokowi. Tetapi Puan harus tahu bahwa INPRES dan KEPPRES itu bukanlah instrumen hukum dalam hirarki peraturan perundang-undangan RI. Inpres dan Keppres memang pernah digunakan dizaman Bung Karno dan Pak Harto sebagai instrumen hukum, tapi kini setelah reformasi, tidak digunakan lagi.

Yusril menjelaskan, Inpres hanyalah perintah biasa dari Presiden dan Keppres hanya untuk penetapan seperti mengangkat dan memberhentikan pejabat.

Masih melalui Twetnya, Yusril juga meminta agar Mensesneg Sutikno harus bicara -hati mengenai sumber dana yang digunakan untuk membiayai kebijakan 3 kartu sakti tersebut. Sebab Sutikno mengatakan bahwa sumber dana tiga kartu sakti berasal dari dana CSR BUMN, jadi bukan dana APBN sehingga tidak perlu dibahas dengan DPR.

Yusril menyebutkan, bahwa Kekayaan BUMN itu kekayaan yang sudah dipisahkan dari keuangan negara, namun tetap menjadi obyek pemeriksaan BPK dan BPKP. Karena itu jika negara ingin menggunakan dana CSR BUMN, maka status dana tersebut haruslah jelas, dipinjam negara atau diambil oleh negara. Sebab dana yang disalurkan melalui tiga kartu sakti adalah kegiatan Pemerintah sebagai “kompensasi” kenaikan BBM yang akan dilakukan oleh Pemerintah. Penyaluran dana melalui tiga kartu sakti bukanlah kegiatan BUMN dalam melaksanakan corporate social responsibility mereka.

Yusril berharap Mensesneg Sutikno juga jangan bicara asbun seperti Puan. Pikirkan dulu dalam-dalam sebelum bicara dan bertindak dalam mengutus negara.
**@Yusrilihza_Mhd

Tags: